Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Saturday, 22 Sep 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
DPRD KOTA SUKABUMI
KENDARAAN ONLINE DI KOTA SUKABUMI HARUS MEMENUHI KEWAJIBAN SESUAI KETENTUAN PERMENHUB RI NOMOR 26 TAHUN 2017 PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 04 August 2017 10:33

Juanda, (Humas Setwan).-

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.. Senin (31/8’17), memutuskan pembekuan sementara untuk Kendaraan Angkutan Online di wilayah Kota Sukabumi, sebelum kendaraan tersebut memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan Permenhub (Peraturan Menteri Perhubungan) RI Nomor 26 Tahun 2017, Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek.”Perusahaan Angkutan Online harus memenuhi minimal 3 hal sebelum beroperasi. Antara lain kewajiban Perusahaan Online sesuai dengan ketentuan Permenhub RI Nomor 26 Tahun 2017, mengindahkan larangan dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017, serta adanya koordinasi dan komunikasi dengan Angkutan Konvensional,” tandasnya.


 

Keputusan pembekuan sementara untuk Kendaraan Angkutan Online di wilayah Kota Sukabumi ini, jelasnya, akan segera dituangkan dalam SK (Surat Keputusan) Walikota Sukabumi. Selain itu, Walikota Sukabumi juga menjelaskan, bahwa Pemerintah Kota Sukabumi sudah merencanakan akan menghapus Retribusi Angkutan Umum. Namun rencana tersebut akan dibahas dan dikaji terlebih dahulu, yakni paling lambat dalam jangka waktu 3 minggu ke depan.

Walikota Sukabumi, melakukan audiensi dengan Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota dan Kabupaten Sukabumi, Pengusaha Online dan Ojek Pangkalan, saat para sopir angkutan kota dan Kabuapaten Sukabumi melakukan protes ke Balaikota menolak ojek online. Hadir dalam audensi tersebut, Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, Kasatlantas (Kepala Satuan Lalu Lintas) Polres Sukabumi Kota, perwakilan Ojeg Pangkalan dan perwakilan Perusahaan Angkutan Online, baik Gojek maupun Ayojek.

“Ada sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi oleh Perusahaan Angkutan Online sebagaimana yang tercantum dalam Permenhub Nomor 26 Tahun 2017 ini, diantaranya STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan) Berbadan Hukum, yang sebelumnya STNK atas nama Perusahaan, direvisi menjadi STNK atas nama Badan Hukum,” terang Kadishub Kota Sukabumi Abdurahman. Namun untuk STNK yang masih atas nama perorangan, katanya, masih tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya. Sedangkan masa peralihan STNK menjadi atas nama Badan Hukum, harus melampirkan Akta Notaris yang memuat kesediaan STNK menjadi Badan Hukum dan Hak Kepemilikan Kendaraan tetap menjadi hak pribadi perorangan.

Mengenai KIR atau Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, paparnya, yang semula dilakukan dengan cara pengetokan, disesuaikan menjadi dengan pemberian plat yang diemboss. Akan tetapi bagi Kendaraan Bermotor paling lama 6 bulan sejak dikeluarkannya STNK, tidak perlu diuji KIR, tapi cukup dengan melampirkan SRUT (Sertifikat Registrasi Uji Tipe).

Kemudian Persyaratan Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum yang semula harus memiliki pool, disesuaikan menjadi memiliki tempat penyimpanan kendaraan, dan harus mampu menampung jumlah kendaraan yang dimiliki, serta dapat menyediakan bengkel untuk fasilitas pemeliharaan kendaraan, atau bekerjasama dengan pihak lain.

“Substansi untuk kepentingan perpajakan pada penyelenggaraan Angkutan Umum Taksi Online, dikenakan kepada Perusahaan Aplikasi, sesuai usul dari Ditjen (Direktorat Jenderal) Pajak, serta Akses Dashboard merupakan ketentuan baru yang ditambahkan dalam revisi peraturan ini, yakni wajib memberikan Akses Digital Dashboard kepada Dirjen Hubdat (Direktur Jenderal Perhubungan Darat) Kementerian Perhubungan RI, dan Pemberi Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum, untuk kepentingan Pengawasan Operasional Taksi Online,” pungkasnya. (B/Bay/Mz/Oge)

Last Updated on Tuesday, 08 August 2017 09:53
 
PANSUS DPRD KOTA SUKABUMI KONSULTASI KE KEMENTERIAN DALAM NEGERI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 28 July 2017 13:59

Juanda, (Humas Setwan).– Panitia Khusus DPRD Kota Sukabumi melakukan kunjungan kerja ke  Ditjen Bina Keuangan Kementerian Dalam Negeri, sebagai upaya konsultasi mengenai hak pengelolaan keuangan dan administrasi DPRD.

Sementara itu, Ketua Pansus Rojab Asy’ari dan Anggota, bersama Sekretais DPRD Kota Sukabumi Asep L. Sukmana dan Kasubbag PP Emil Faisal, beserta pendamping Pansus Agus Awaludin, diterima di Gedung H Kemendagri oleh Pejabat Ditjen Bina Keuangan, Salia.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 14:34
Read more...
 
HUMAS DPRD KOTA DEPOK BERKUNJUNG KE SETWAN KOTA SUKABUMI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 19 July 2017 15:23

Juanda, (Humas Setwan).-

Bagian Umum Sekretariat DPRD Kota Sukabumi, Rabu (19/7’17), mendapat kunjungan kemitraan Humas Sekretariat DPRD Kota Depok. Dalam pada itu, Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep L. Sukmana, bersama Kabag Umum Setwan Kota Sukabumi Hj. Harlina Mulyawati beserta jajaran Bagian Umum, menerima Pimpinan rombongan Steve Mada dan Staf Humas, di Ruang Lobby DPRD Kota Sukabumi.

Ucapan selamat datang kepada tamu rombongan, ditindaklanjuti sekapur sirih secara singkat tentang profile DPRD dan Sekretariat DPRD oleh Sekretaris DPRD Kota Sukabumi, sekaligus menjelaskan kondisi umum Kota Sukabumi.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 14:39
Read more...
 
DESK PILKADA DAN PILGUB 2017 DIANGGARKAN DI APBD PERUBAHAN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 21 July 2017 11:10

Juanda, (Humas Setwan).- Sekda Kota Sukabumi, HMN Hanafie ZainPemerintah, yang ditemui pers di Balaikota baru-baru ini, selaku Ketua Desk Pikada Kota (Pemkot) Sukabumi memastikan anggaran Desk Pemilihan Kepala Daerah dan Gubernur Jawa Barat 2018, akan menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan. Seperti diketahui, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, tidak akan mengucurkan anggaran bagi kota dan kabupaten yang melaksanakan Pilkada serentak.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 14:36
Read more...
 
ADEKSI MENGGELAR RAPAT PIMPINAN DPRD MUNGGARAN SE-INDONESIA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 July 2017 17:47

Juanda, (Humas Setwan).-

Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, SH., didampingi Sekretaris DPRD Asep L. Sukmana, M.Si., beserta Kasubbag Verifikasi Rinaldy Adzany, S.Kom., MM., dan Kasubbag Kepegawaian Eris Indrawan, SH., minggu kedua Juli 2017, mengikuti Rapat Pimpinan DPRD I yang diselenggarakan Asdeksi, yang berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.

Workshop Nasional yang bertema “PP 18 Tahun 2017 dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja DPRD” tersebut, dibuka Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Ir. H. Armudji, M.H., yang dalam kesempatan itu menyatakan, bahwa ADEKSI berupaya melakukan konsolidasi dan silaturahmi ke lembaga negara.

”Amanat Rakernas Lombok dan Bali, ADEKSI tetap diminta memperjuangkan anggotanya mendorong perubahan PP 24, dan itu telah terselesaikan, tanggal 2 Juni 2017 RPP 24 menjadi PP 18 Tahun 2017 dan sudah bisa kita jalankan,” tandasnya.           Dengan turunnya PP 16 Tahun 2017, menurutnya, diupayakan Daerah Kota kondusif dalam membikin Perda sehingga tidak terjadi gejolak dan polemik.

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 14:38
Read more...
 
<< Start < Prev 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Next > End >>

Page 34 of 42