Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Thursday, 19 Apr 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
DPRD KOTA SUKABUMI
MULAI TAHUN 2018 PAD KOTA SUKABUMI BERKURANG SEBESAR RP. 1 MILYAR PER TAHUN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 12 January 2018 14:09

MULAI TAHUN 2018 PAD KOTA SUKABUMI BERKURANG SEBESAR RP. 1 MILYAR PER TAHUN

Juanda, (Humas Setwan).- Mulai tahun 2018, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Sukabumi berkurang sebesar Rp. 1 milyar per tahun. Berkurangnya PAD Kota Sukabumi ini, karena Pemerintah Kota Sukabumi sudah mencanangkan dan memberlakukan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perwal Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek, dan Perwal Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Terminal, yakni menghapus Retribusi Angkot (Angkutan Kota), yang terdiri dari Retribusi Uji Berkala atau Kir Berkala, Retribusi Izin Trayek dan Pengawasan Izin Trayek, serta Retribusi Kebersihan Terminal Angkutan Kota dan Retribusi Terminal atau TPR, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Read more...
 
SUKABUMI SUMMIT TAHUN 2016 DAPAT MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 12 January 2018 09:20

SUKABUMI SUMMIT TAHUN 2016 DAPAT MENDORONG PERCEPATAN PEMBANGUNAN JALAN TOL BOCIMI

Juanda, (Humas Setwan).- Sukabumi Summit Tahun 2016 yang digagas Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., serta diikuti oleh 10 Pemerintah Kota dan Kabupaten se Jawa Barat, yakni Pemerintah Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cimahi, Kota Bogor dan Kota Depok, serta Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bogor, dapat mendorong percepatan pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi) hingga tersambung sampai Bandung.

Read more...
 
POSYANDU MERUPAKAN SALAH SATU SARANA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 January 2018 16:19

WALIKOTA : "POSYANDU MERUPAKAN SALAH SATU SARANA KESEHATAN BERBASIS MASYARAKAT"

Juanda, (Humas Setwan).-“Posyandu (Pos Pelayanan Terpadu) merupakan salah satu sarana kesehatan berbasis masyarakat, yang memberikan pelayanan dalam bidang kesehatan dan KB (Keluarga Berencana). Namun dalam perkembangannya, Posyandu juga diharapkan dapat menggalang partisipasi dari berbagai pihak, dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan pengembangan Posyandu ini, diantaranya meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui berbagai kegiatan, khususnya dalam bidang pendidikan, ekonomi dan bina keluarga, seperti bina keluarga balita, remaja dan lansia, yang dikelola dari, untuk, oleh dan bersama masyarakat, dalam rangka upaya menciptakan kemudahan kepada masyarakat, untuk memperoleh pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dini dan kebutuhan hidup minimal. Kegiatan tersebut dilaksanakan melalui pendekatan pemeliharaan kesehatan ibu dan anak, memotivasi para ibu untuk memperhatikan pendidikan anak sejak dini, dan cara-cara memperoleh tambahan penghasilan keluarga,” Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M. menandaskan.

Read more...
 
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENCANANGKAN PERWAL SUKABUMI MENGENAI DIHAPUSNA RÉTRIBUSI ANGKOT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 January 2018 11:04

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENCANANGKAN PERWAL SUKABUMI MENGENAI DIHAPUSNA RÉTRIBUSI ANGKOT

Juanda, (Humas Setwan).- Menindaklajuti  aspirasi  para  Supir  Angkutan Umum dalam tahun 2017 yang sudah lewat, Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis (4/1’18), di Ruang Pertemuan  Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, mencanangkan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Rétribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Perwal Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 nengenai Tarif Rétribusi  Izin Trayék, serta Perwal Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Tarif Rétribusi Terminal, mengenai dihapusnya Rétribusi Angkot (Angkutan Kota), yang menaungi Rétribusi Uji Berkala atau Kir Berkala, Rétribusi Ijin Trayék dan Pengawasan Ijin Trayék, serta Rétribusi Kebersihan Terminal Angkot  dan Rétribusi Terminal atau TPR.

Read more...
 
3.719 PETANI DKP3 KOTA SUKABUMI MENDAPAT KARTU TANI TAHAP PERTAMA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 05 January 2018 08:55

3.719 PETANI DKP3 KOTA SUKABUMI MENDAPAT KARTU TANI TAHAP PERTAMA

Juanda, (Humas Setwan).- DKP3 (Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan) Kota Sukabumi, sudah menyerahkan Kartu Tani tahap pertama kepada 3.719 petani yang tergabung dalam 149 Kelompok Tani, dari 4.340 petani yang tergabung dalam 155 Kelompok Tani di Kota Sukabumi. Sedangkan sisanya sebanyak 621 petani yang tergabung dalam 6 Kelompok Tani, menurut Kepala DKP3 Kota Sukabumi, Ir. Hj. Kardina Karsoedi, M.T. didampingi Sekretaris DKP3 Kota Sukabumi. drh. Ate Rahmat, M.Si., akan diserahkan pada tahap kedua.

Kardina menjelaskan, pada tahap pertama penyerahan Kartu Tani ini, yang paling banyak di wilayah Kecamatan Lembursitu, yakni mencapai 1.024 petani, disusul wilayah Kecamatan Cibeureum 714 petani, Kecamatan Baros 618 petani, Kecamatan Warudoyong 539 petani, Kecamatan Gunungpuyuh 364 petani, Kecamatan Citamiang 262 petani, dan yang paling sedikit di wilayah Kecamatan Cikole 198 petani.

“Apabila masih ada petani di Kota Sukabumi yang belum terdata, agar segera melapor ke DKP3 Kota Sukabumi, untuk diurus supaya mendapat Kartu Tani pada tahap kedua, berbarengan dengan 621 petani yang tergabung dalam 6 Kelompok Tani. Adapun persyaratan untuk mendapatkan Kartu Tani ini, yakni harus benar-benar petani warga Kota Sukabumi, serta harus memiliki atau menggarap lahan paling luas 2 hektar. Sedangkan untuk jenis pertaniannya, bisa padi atau sayuran,” terangnya.

Maksud dan tujuan diserahkannya Kartu Tani oleh pemerintah ini, menurutnya, untuk memudahkan para petani dalam menerima bantuan. Diantaranya untuk mendapat AUTP (Asuransi Usaha Tanaman Padi) dan subsidi berupa pemotongan harga pupuk sebesar Rp. 400,00 untuk setiap per kilogramnya. Sebagai salah satu contohnya, harga eceran pupuk di pasaran di Kota Sukabumi sebesar Rp. 1.200,00 per kilogram, namun khusus untuk para petani yang memiliki Kartu Tani, karena sudah disubsidi oleh pemerintah sebesar Rp. 400,00, jadi hanya membayar Rp. 800,00 untuk setiap per kilogramnya, dan subsidinya ada di Kartu Tani.

“Diserahkannya Kartu Tani ini, untuk memudahkan pemerintah mengecek pemberian subsidi, yang bisa dimanfaatkan oleh para petani secara cepat, serta Kartu Tani ini akan diuji coba pada awal tahun 2018 ini, di seluruh Pulau Jawa,” jelasnya. Pemerintah Daerah, katanya, diminta oleh Pemerintah Pusat, untuk menentukan Harga Eceran Terendah di masing-masing daerahnya, sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Kepala DKP3 Kota Sukabumi dan Sekretaris DKP3 Kota Sukabumi mengharapkan, dengan adanya AUTP dan subsidi berupa pemotongan harga pupuk ini, dapat meningkatan minat petani serta dapat meningkatkan hasil produksi pertaniannya. Sebab para petani tidak akan kesulitan dalam mendapatkan pupuk dengan harga lebih murah. Dengan demikian, pendapatan dan kesejahteraan para petani dapat meningkat.

Fatimah, SE., Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, menyatakan kegemberiaannya, karena menurutnya dengan begitu para Petani merasa diperhatikan eksistensinya oleh Pemerintah Daerah, selain sebagai pembinaan institusional secara resmi.”Lahan pertanian di Kota Sukabumi masih luas, dan itu harus dipertahankan, siapa lagi kalau bukan orang Kota Sukabumi yang menginginkan lahan hijau pertanian yang bisa mempertahankannya,” ungkap Sarjana  Alumny SMA 1 Kota Sukabumi ini. (B/Bay/Mz/Jang/Oge/Dea)

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 31