Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Friday, 14 Dec 2018
 
 
    KEMBALI DPRD KOTA SUKABUMI MENGGELAR RAPAT PARIPURNA SECARA MARATHON PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Tuesday, 30 October 2018 16:15
    Juanda, (Humas setwan).- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Senin (29/10'18) malam, menggelar rapat paripurna dalam rangka pembukaan masa sidang I tahun sidang 2018 dengan agenda penyampaian laporan hasil kegiatan reses anggota DPRD Kota Sukabumi.

    Rapat Paripurna yang berlangsung dipimpim  Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, yang dihadiri Wali Kota Sukabumi H. Achmad Fahmi dan Wakil Wali Kota H. Andri Setiawan Hamami, Forkompimda, Plt. Sekda Saleh Makbullah, Kepala SKPD, Camat, Lurah, Insan Pers dan undangan lainnya.

    Pada kesempatan tersebut, delapan perwakilan Fraksi menyampaikan laporan hasil kegiatan reses kepada Pimpinan DPRD. Selanjutnya berita acara berkas laporan hasil kegiatan reses tersebut, ditandatangani Pimpinan DPRD dan Walikota Sukabumi.

    Selanjutnya pada kesempatan tersebut, ditetapkan pula Rancangan Keputusan DPRD Kota Sukabumi tentang persetujuan terhadap Raperda Pengelolaan  BUMD dan Raperda Penyelenggaraan Perhubungan.  Sementara, Ketua Pansus Pembahasan Raperda Pengelolaan BUMD dan Ketua Pansus Penyelenggaraan Perhubungan masing-masing secara bergiliran menyampaikan laporan hasil kerja Pansus, yakni salah satunya hearing dengan SKPD terkiat secara terprogram hingga pembulatan.

    Dalam pada itu, Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep L. Sukmana, menyampaikan Rancangan Keputusan DPRD tengan Pengelolaan BUMD dan Penyelenggaraan Perhubungan yang dibacakan secara gamblang terkait kedua bidang tersebut dalam urutan pasal perpasal secara substantif.

    Dalam Rapat Paripurna ini, akhiirnya DPRD menetapkan Rantus Pengelolaan BUMD dan Penyelenggaraan Perhubungan ditandai dengan penandatangan oleh Pimpinan DPRD, serta penandatanganan berita acara penyerahan berkas Keputusan DPRD oleh Pimpinan DPRD dan Walikota Sukabumi.

    Walikota Sukabumi pada pendapat akhirnya mengatakan, penyelenggaraan perhubungan untuk mewujudkan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, nyaman, selamat, tertib dan terpadu untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat dan penegakan hukum serta kepastian hukum bagi masyarakat.

    Sedangkan pengelolaan BUMD, menurutnya menjadi peran tersendiri dalam meningkatkan perkembangan perekonomian daerah pada umumnya dan juga menyelenggarakan kemanfaatan umum yang bermutu bagi pemenuhan hajat masyarakat.

    "Ada tiga alasan yang mendasar dalam pendirian BUMD yaitu alasan ekonomi, sebagai langkah mengoptimalisasikan potensi ekonomi, kedua alasan strategis yaitu mendirikan lembaga usaha yang melayani kepentingan publik, dan ketiga alasan budget yaitu sebagai upaya dalam mencari sumber pendapatan lain untuk mendukung pelaksanaan fungsi pemerintah daerah," pungkasnya. (Admin)

    Last Updated on Monday, 05 November 2018 15:30