Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Friday, 14 Dec 2018
 
 
    RAPERDA METROLOGI LEGAL DAN PELAYANAN TERA/TERA ULANG MENJADI PERATURAN DAERAH PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Monday, 16 April 2018 15:02

    Juanda, (Humas Setwan).- DPRD Kota Sukabumi mengadakan Rapat Paripurna kelima masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2017/2018, dipimpin langsung Ketua DPRD Yunus Suhandi dan dihadiri Wali Kota Sukabumi HM. Muraz serta Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sukabumi. Hadir pula, Forkopimda, Plt. Sekda Kota Sukabumi Drs. Saleh Makbullah, Pejabat Teras Pemda Kota Sukabumi, Perwakilan Orpol, Ormas Kepemudaan dan Kewanitaan, Perwakilan Senat Mahasiswa dan Insan Pers.

    Pada pokok acara, Anggota Pansus Pembahasan Raperda Tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang, Alit Gunawan, mengemukakan Raperda Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Pelayanan Tera Ulang, berperan penting dalam mendorong pembangunan ekonomi serta upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah khususnya pada sector industry, kesehatan, pertanian dan peternakan, sumberdaya energy, serta perdagangan yang terkait dengan kegiatan  untuk menentukan kuantitas produk, menilai karakteristik dan kualitas produk, memastikan akurasi peralatan ukur, serta memastikan keamanan sarana public.

    “Perda tentang Penyelenggaraan  Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera/Teras Ulang, dibuat bukan semata-mata upaya dalam rangka peningkatan PAD, melainkan bentuk pelayanan Pemerintah Daerah terhadap masyarakat. Selain itu secara khusus, untuk pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP dilakukan, agar konsumen dan pedagang  terlindungi secara hokum, juga memperoleh serta memberikan barang tidak melebihi dengan volume yang disepakati dan adanya legalitas atas UTTP yang dipergunakannya,” terangnya.

    Untuk itu DPRD kata Alit Gunawan, dari beberapa poin memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dengan pemahaman, kewenangan urusan Metrologi Legal bagi Pemerintah Daerah merupakan kewenangan konkuren, bukan urusan wajib melainkan urusan pilihan dan bersifat mandatory dalam upaya perlindungan konsumen. Selain itu, perlu adanya penegasan aturan dalam penerapan sanksi, terhadap pelanggaran yang merugikan konsumen sehingga penting diperhatikan adanya PPNS metrology legal.

    Sekretaris DPRD Asep L. Sukmana, SH., M.Si., pada kesempatan tersebut membacakan Rancangan Keputusan DPRD Kota Sukabumi. DPRD secara bulat menjadikan Rancangan Keputusan itu menjadi Keputusan DPRD yang definitive. Selanjutnya, Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Sukabumi manandatangani keputusan yang baru saja disetujui DPRD Kota Sukabumi.

    Sementara itu, pada pendapat akhir, Walikota Sukabumi HM. Muraz mengemukakan, Perda tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, terwujudnya tertib ukur UTTP yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, disamping terwujudnya pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya, pula terwujudnya pasar dan tempat perbelanjaan yang tertib ukur.

    Perda ini, menurutnya pula, dapat dojadikan sebagai pedoman dalam melakukan tera atau tera ulang, baik untuk alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) maupun barang dalam keadaan terbungkus (BDKT), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan.”Dengan ditetapkannya Perda tersebut memang harus memenuhi persyaratan yang telah memenuhi ketentuan, baik dari sisi sarana prasarana maupun dari sisi sumber daya manusia,” ujarnya Walikota Sukabumi.

    Dengan ditetapkannya Perda ini, kata HM. Muraz, maka seluruh UTTP yang dipergunakan dan wajib ditera atau tera ulang, tunduk pada aturan tersebut termasuk bagi alat timbang, alat ukurtinggi badan, serta tensi yang dipergunakan untuk jasa kesehatan selain dilakukan pengujian kalibrasi oleh Kementerian Kesehatan.

    “Akhirnya senantiasa terjalin sinergitas DPRD dan Pemerintah Daerah, dan dukungan seluruh elemen masyarakat, sehingga setiap kebijakan public yang ditetapkan akan dapat berpengaruh terhadap kelancaran penyelenggaran Pemerintah Daerah, serta kesejahteraan masyarakat,” pungkas Walikota Sukabumi. (admin)

    Last Updated on Wednesday, 18 April 2018 09:02