Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Monday, 17 Jun 2019
 
 
    LKPJ 2018 KOTA SUKABUMI SANGAT UNIK, KARENA DILAKSANAKAN OLEH 3 KEPALA DAERAH PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Monday, 15 April 2019 11:52

    Juanda, (Humas Setwan).- Wali Kota Sukabumi, HA. Fahmi, mengatakan LKPJ merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban dan akuntabilitas pelaksanaan otonomi daerah, yang dilaporkan oleh Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    Dalam penjelasannya pada Rapat Paripurna DPRD dengan agenda LKPJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi Tahun 2018, Senin (9/4’19), yang berlangsung di Gedung DPRD Kota Sukabumi, menyatakan pula uniknya LKPJ TA 2018, karena penyampaiannya dilaksanakan saat penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh 3 Kepala Daerah.

    “LKPJ TA 2018 ini pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilaksanakan oleh 3 Kepala Daerah yakni periode 2013-2018 oleh Bapak HM. Muraz dan Achmad Fahmi, yang berakhir tanggal 13 Mei 2018, kemudian diisi oleh Karo Yanbangsos Setda Provinsi Jawa Barat Bapak H. Dady Iskandar sebagai Pejabat Wali Kota Sukabumi kurun waktu 13 Mei 2018 sampai dengan 20 September 2018, selanjutnya mulai 20 September 2018 dipimpin Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih periode 2018-2023 oleh Bapak Achmad Fahmi dan Andri Setiawan Hamami. Saya selaku Wali Kota Sukabumi beserta Wakil Wali Kota Sukabumi periode 2018-2023, saat ini menyampaikan LKPJ Akhir Tahun Anggaran 2018,” ungkap Fahmi.

    LKPJ ini, jelasnya, meliputi hasil penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah mencakup capaian pelaksanaan program dan kegiatan serta permasalahan dan upaya penyelesaian setiap urusan Pemerintahan, khususnya menyangkut pelaksanaan berbagai urusan, baik urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar maupun urusan pilihan, kebijakan strategis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan Pelaksanaannya, serta hasil pelaksanaan tugas pembantuan dan penugasan.

    “Secara teknis, penyampaian LKPJ Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi kepada DPRD Kota Sukabumi akhir Tahun Anggaran 2018, berpedoman pada PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang laporan dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 19 Ayat 1 menyebutkan bahwa LKPJ disampaikan kepada DPRD dalam Rapat Paripurna yang dilakukan satu kali dalam satu tahun, paling lambat tiga bulan setelah Tahun Anggaran Berakhir. Sedangkan mengenai muatan LKPJ sekurang-kurangnya menjelaskan arah kebijakan umum Pemerintahan Daerah, pengelolaan Keuangan Daerah secara makro termasuk pendapatan dan belanja Daerah, penyelenggaraan urusan Desentralisasi, penyelenggaraan tugas pembantuan, dan penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan,” terang Fahmi secara gamblang.

    Mantan Wakil Wali Kota periode 2013-2018 menambahlan pula, dalam penyajian uraian LKPJ tersebut dijelaskan dan digambarkan secara menyeluruh pelaksanaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang telah dicapai oleh seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintahan Kota Sukabumi, antara lain dengan menyajikan data dan informasi, fakta dan ilustrasi pelaksanaan kegiatan serta keluaran (Output) dan hasil (Outcome), yang kesemuanya dalam rangka Mewujudkan Kota Sukabumi Yang Rahmatan Lil ‘Alamin Religius Nyaman dan Sejahtera.

    “Pada tahun 2018, kita berada pada fase keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Sukabumi tahun 2005-2025, melalui pelaksanaan pembangunan berdasarkan RPJMD Tahun 2013-2018. Berlandaskan dokumen perencanaan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Sukabumi menitikberatkan pada upaya meningkatkan kecerdasan, kesehatan, dan kesejahetraan masyarakat. Sehingga dalam rangka upaya percepatan pembangunan, diperlukan adanya Strategi Daerah yang kemudian ditetapkan menjadi arah kebijakan pembangunan selama 5 tahun ke depan, sebagaimana titik berat pembangunan tersebut,” terangnya.

    Menyinggung Strategi Pembangunan di Kota Sukabumi, menurut Wali Kota Sukabumi, diantaranya diarahkan untuk mewujudkan reformasi birokrasi dan SDM yang berkualitas. Dalam kaitan tersebut, kebijakan yang dilakukan Pemerintah Kota Sukabumi yakni meningkatkan upaya pendidikan keagamaan bagi masyarakat, memberikan dukungan memfasilitasi dan/atau melakukan koordinasi terhadap kegiatan keagamaan dan kesetiakawanan social yang dilaksanakan oleh masyarakat, meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana serta prasarana peribadatan dan lembaga pendidikan keagamaan, peningkatan kualitas layanan perpustakaan daerah  dan menumbuhkan minat baca masyarakat, serta strategi pembangunan Pemerintah Daerah lain yang telah dicapai yang dapat dinikmati oleh seluruh elemen daerah.

    “Segala sesuatu yang telah dicapai sampai saat ini, tentu merupakan hasil kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dan DPRD, serta didukung penuh oleh segenap unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, dan tentunya hasil kerja keras dari seluruh jajaran Pemerintahan secara keseluruhan, mulai dari tingkat Kota, Kecamatan, Kelurahan, RW dan RT serta partisipasi aktif seluruh komponen masyarakat,” ungkapnya.

    Wali Kota Sukabumi menyatakan pula rasa syukurnya, mengingat seperti diakuinya, kebersamaan warga masyarakat Kota Sukabumi, sangat mewarnai jalannya proses Pemerintahan dan pembangunan, serta pembinaan kehidupan kemasyarakatan.

    Selain itu, tandasnya, kemitraan Pemerintah Daerah dan DPRD Kota Sukabumi, sebagai refresentasi dari masyarakat dapat berjalan dengan harmonis dan dinamis. Suasana damai, aman, tentram dapat dirasakan bersama, menurutnya semua itu berkat kiprah dan kerjasama seluru komponen masyarakat, jajaran Aparatur Pemerintah baik sipil, militer maupun Polri.

    “Konsentrasi seluruhnya, demi memangun dan memajukan Kota Sukabumi,” pungkasnya. (Admin)