SELAMAT DATANG DI WEBSITE DPRD KOTA SUKABUMI
Wednesday, 21 Feb 2018
 
 

Agenda DPRD

Rabu, 1 Mei 2013

09.00 WIB

Rapat Kerja Badan Musyawarah

 


Rabu, 1 Mei 2013

13.00 WIB

Rapat Paripurna Istimewa Pengambilan

Sumpah/Pelantikan dan Peresmian

Anggota DPRD Kota Sukabumi

Pengganti Antar Waktu

 

Kamis, 2 Mei 2013

Rapat Kerja Pembahasan Tata Tertib DPRD

 

Jumat - Minggu, 3 - 5 Mei 2013

Peningkatan Kapasitas Panitia Khusus

 

Senin - Selasa, 6 - 7 Mei 2013

Kunjungan Kerja Luar Daerah ke Biro Hukum Setda Propinsi Jawa Barat oleh Panitia Khusus

 

Senin, 6 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi III

 

Selasa, 7 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi II

 

Rabu, 8 Mei 2013

Rapat Paripurna

- Reses

- Perubahan Komposisi Fraksi dan AKD

 

Jumat, 10 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi I

 

Senin, 13 Mei 2013

Rapat Paripurna Istimewa pengucapan sumpah & pelantikan Walikota Sukabumi dan Wakil Walikota Sukabumi

Masa Jabatan Tahun 2013 - 2018

 

Selasa - Rabu, 14 - 15 Mei 2013

Kunjungan Kerja Luar Daerah ke Biro Hukum Kemendagri oleh Panitia Khusus

 

Selasa, 14 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi I

 

Rabu, 15 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi II

 

Kamis, 16 Mei 2013

Rapat Kerja Panitia Khusus

 

Kamis, 16 Mei 2013

Kunjungan Kerja Dalam Daerah oleh Komisi III

 

Jumat, 17 Mei 2013

Rapat Paripurna menetapkan Rancangan Peraturan Tata Tertib DPRD

 

Selasa - Jumat, 21 -24 Mei 2013

Studi Banding Dalam Propinsi

- Badan Musyawarah

- Badan Anggaran

 

Senin- Selasa, 27 -28 Mei 2013

Kunjungan Kerja Luar Propinsi

- Komisi I

- Komisi II

- Komisi III

 

Rabu - Kamis, 29 - 30 Mei 2013

Kunjungan Kerja Luar Propinsi

- Badan Kehormatan

- Badan Legislasi

 

Senin - Rabu, 3 - 5 Juni 2013

Peningkatan Kapasitas Kelompok

 

Kamis, 6 Juni 2013

KETUA DPRD KOTA SUKABUMI AJAK BICARA LSM GEBRAKBUMI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 August 2017 12:49

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

KETUA DPRD KOTA SUKABUMI AJAK BICARA LSM GEBRAKBUMI


Juanda, (Humas Setwan).- Aliansi Gebrakbumi, gabungan dari sejumlah Organisasi Pergerakan diantaranya GSBI, SPN, F Hukatan KSBSI, PC SPDAG, LSM Gasak, Organisasi Mahasiswa dan GMNI Sukabumi, Senin (28/8’17) menggelar unjuk rasa di ruas jalan IR. H. Juanda (Dago) di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Kemarahan massa buruh, dijelaskan Koordinator Presidium Gebrakbumi Dadeng Nazarudin, dipicu adanya pembayaran biaya instalasi rawat inap terhadap seorang buruh bernama Empur Purnamasari. Ironisnya yang bersangkutan melakukan perawatan menggunakan BPJS. Padahal seharusnya, tandas Dadeng dengan ditanggung BPJS saja sudah lebih dari cukup, tidak usah mengurus kembali administrasi pembayaran.

Seperti dilansir sejumlah suratkabar, para demonstran menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan komersialisasi pelayanan Rumah Sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan/JKN. Bahkan mereka menuntut transparansi pengelolaan keuangan di RSUD R Syamsudin SH terkait pelayanan terhadap pasien peserta BPJS.

Beberapa perwakilan para demonstran menyuarakan aksi tersebut, sebagai bentuk kekecewaan, keprihatian akan lemahnya bidang pengawasan kesehatan di Sukabumi, sehingga timbul praktek-praktek kecurangan di bidang kesehatan.

Selanjutnya salah seorang perwakilan demonstran yang kebanyakan buruh pekerja beberapa pabrik industri di Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, mengemukakan selama ini dalam suasana merdeka, program BPJS yang mengatasnamakan Rakyat hanya omong kosong belaka. Kenyataannya menurut mereka, hanya menyisakan cerita duka Kongkanglingkong antara pihak BPJS dan Rumah sakit.

“Setelah lahirnya BPJS, fungsinya hanya sebagai calo kesehatan, penampung uang rakyat, namun ketika ada permasalahan mereka hanya lepas tangan,” tandas Dadeng, Koordinator Presidium Gebrakbumi kepada pers.

Dadeng menjelaskan, sudah sering terdengar cerita diskriminatif bahwa peserta BPJS di nomor duakan. Dari sisi pendaftaran dan pelayanan, lanjutnya, terjadi penipuan, dan hal tersebut sudah jelas korupsi. Dia mempertanyakan fungsi anggota Dewan pengawasan terhadap pihak BPJS.

“Kita Rakyat tidak pernah tahu, mana obat yang di cover BPJS dan tidak, begitu mudah pihak RS Meminta claim  pembayaran ke BPJS. Kepada para Wakil Rakyat, agar merekomendasikan pada Walikota Sukabumi segera mereposisi Pimpinan RS Syamsudin yang amanah dan bertanggungjawab," ungkapnya.

Sementara itu, setelah terjadi rebut tawar, akhirnya Perwakilan Demonstran diterima oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, di Ruang Rapat Paripurna. Sebelumnya Sesepuh Masyarakat Tipar tersebut, yang didampingi Ketua Komisi III Gagan Rachman, kepada sejumlah media mengatakan, pihaknya meminta maaf bukan menolak keinginan para demonstran untuk ikut seluruhnya ke dalam Gedung DPRD, namun situasi kondisi Gedung DPRD yang tidak memadai untuk menampung lebih.

Hearing yang dipandu Ketua Komisi III berlangsung selama hampir 1 jam itu, menghasilkan rekomendasi yang meluluskan tuntutan Warga Gebrakbumi, diantaranya Inspektorat Daerah melakukan audit secara menyeluruh terhadap keuangan rumah sakit Pemda Kota Sukabumi.

"Kami mengeluarkan rekomendasi yang intinya meminta agar inspektorat melakukan audit terhadap RSUD Syamsudin selama dua tahun ke belakang. Selain itu kami juga mendukung penuh pelaporan kepada aparat polisi yang dilakukan oleh aliansi massa terkait dugaan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan BPJS," kata Ketua DPRD Kota Sukabumi.

Sebetulnya, kata Yunus, pihak inspektorat memang kerap secara rutin melakukan pemeriksaan bukan hanya karena timbul masalah lalu digelar pemeriksaan.Yang pasti seperti ditegaskannya, DPRD akan mencermati prosesnya, dan Pihak DPRD juga tidak akan tinggal diam. (B/Bay/Mz/Oge)