Thursday, 23 Nov 2017
 
 
KETUA DPRD KOTA SUKABUMI AJAK BICARA LSM GEBRAKBUMI PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 30 August 2017 12:49

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Helvetica; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:8.0pt; margin-left:0in; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} p {mso-style-priority:99; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0in; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0in; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman","serif"; mso-fareast-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-fareast-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:8.0pt; line-height:107%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in; mso-header-margin:.5in; mso-footer-margin:.5in; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

KETUA DPRD KOTA SUKABUMI AJAK BICARA LSM GEBRAKBUMI


Juanda, (Humas Setwan).- Aliansi Gebrakbumi, gabungan dari sejumlah Organisasi Pergerakan diantaranya GSBI, SPN, F Hukatan KSBSI, PC SPDAG, LSM Gasak, Organisasi Mahasiswa dan GMNI Sukabumi, Senin (28/8’17) menggelar unjuk rasa di ruas jalan IR. H. Juanda (Dago) di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi.

Kemarahan massa buruh, dijelaskan Koordinator Presidium Gebrakbumi Dadeng Nazarudin, dipicu adanya pembayaran biaya instalasi rawat inap terhadap seorang buruh bernama Empur Purnamasari. Ironisnya yang bersangkutan melakukan perawatan menggunakan BPJS. Padahal seharusnya, tandas Dadeng dengan ditanggung BPJS saja sudah lebih dari cukup, tidak usah mengurus kembali administrasi pembayaran.

Seperti dilansir sejumlah suratkabar, para demonstran menuntut dihentikannya praktek diskriminasi dan komersialisasi pelayanan Rumah Sakit terhadap Peserta BPJS Kesehatan/JKN. Bahkan mereka menuntut transparansi pengelolaan keuangan di RSUD R Syamsudin SH terkait pelayanan terhadap pasien peserta BPJS.

Beberapa perwakilan para demonstran menyuarakan aksi tersebut, sebagai bentuk kekecewaan, keprihatian akan lemahnya bidang pengawasan kesehatan di Sukabumi, sehingga timbul praktek-praktek kecurangan di bidang kesehatan.

Selanjutnya salah seorang perwakilan demonstran yang kebanyakan buruh pekerja beberapa pabrik industri di Kota dan Kabupaten Sukabumi itu, mengemukakan selama ini dalam suasana merdeka, program BPJS yang mengatasnamakan Rakyat hanya omong kosong belaka. Kenyataannya menurut mereka, hanya menyisakan cerita duka Kongkanglingkong antara pihak BPJS dan Rumah sakit.

“Setelah lahirnya BPJS, fungsinya hanya sebagai calo kesehatan, penampung uang rakyat, namun ketika ada permasalahan mereka hanya lepas tangan,” tandas Dadeng, Koordinator Presidium Gebrakbumi kepada pers.

Dadeng menjelaskan, sudah sering terdengar cerita diskriminatif bahwa peserta BPJS di nomor duakan. Dari sisi pendaftaran dan pelayanan, lanjutnya, terjadi penipuan, dan hal tersebut sudah jelas korupsi. Dia mempertanyakan fungsi anggota Dewan pengawasan terhadap pihak BPJS.

“Kita Rakyat tidak pernah tahu, mana obat yang di cover BPJS dan tidak, begitu mudah pihak RS Meminta claim  pembayaran ke BPJS. Kepada para Wakil Rakyat, agar merekomendasikan pada Walikota Sukabumi segera mereposisi Pimpinan RS Syamsudin yang amanah dan bertanggungjawab," ungkapnya.

Sementara itu, setelah terjadi rebut tawar, akhirnya Perwakilan Demonstran diterima oleh Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, di Ruang Rapat Paripurna. Sebelumnya Sesepuh Masyarakat Tipar tersebut, yang didampingi Ketua Komisi III Gagan Rachman, kepada sejumlah media mengatakan, pihaknya meminta maaf bukan menolak keinginan para demonstran untuk ikut seluruhnya ke dalam Gedung DPRD, namun situasi kondisi Gedung DPRD yang tidak memadai untuk menampung lebih.

Hearing yang dipandu Ketua Komisi III berlangsung selama hampir 1 jam itu, menghasilkan rekomendasi yang meluluskan tuntutan Warga Gebrakbumi, diantaranya Inspektorat Daerah melakukan audit secara menyeluruh terhadap keuangan rumah sakit Pemda Kota Sukabumi.

"Kami mengeluarkan rekomendasi yang intinya meminta agar inspektorat melakukan audit terhadap RSUD Syamsudin selama dua tahun ke belakang. Selain itu kami juga mendukung penuh pelaporan kepada aparat polisi yang dilakukan oleh aliansi massa terkait dugaan adanya penyalahgunaan pengelolaan keuangan BPJS," kata Ketua DPRD Kota Sukabumi.

Sebetulnya, kata Yunus, pihak inspektorat memang kerap secara rutin melakukan pemeriksaan bukan hanya karena timbul masalah lalu digelar pemeriksaan.Yang pasti seperti ditegaskannya, DPRD akan mencermati prosesnya, dan Pihak DPRD juga tidak akan tinggal diam. (B/Bay/Mz/Oge)