Thursday, 21 Sep 2017
 
 
UJI PUBLIK RAPERDA KOTA SUKABUMI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 23 August 2017 15:08

UJI PUBLIK RAPERDA KOTA SUKABUMI TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Juanda, (Humas Setwan).- Pemerintah Kota Sukabumi melalui Bagian Hukum Setda Kota Sukabumi, menyelenggarakan Uji Publik Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) Kota Sukabumi Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Raperda Kota Sukabumi Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi,  Selasa ( 22/8’17), di Hotel Horison Kota Sukabumi, serta dibuka secara resmi oleh Wakil Walikota Sukabumi, H. Achmad Fahmi, S.Ag., M.M.Pd.

 

 

Dalam sambutannya Wakil Walikota Sukabumi menjelaskan, dengan diberlakukannya Permendagri (Peraturan Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, sudah menjadi kewajiban setiap Pemerintah Daerah, untuk menjadikannya sebagai pedoman, dalam Pengelolaan Barang Milik Daerah, baik dalam penyusunan Perda (Peraturan Daerah) dan Peraturan Kepala Daerah maupun Keputusan Kepala Daerah.

“Perda Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah beserta Peraturan Pelaksananya perlu disesuaikan. Diharapkan kepada seluruh OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, agar dalam mengelola barang milik daerah hendaknya mengacu pada Permendagri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang ditindaklanjuti dengan Raperda Kota Sukabumi tentang hal yang sama,” katanya.

Dilaksanakannya Uji Publik Raperda Kota Sukabumi Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-XII/2014, Dirjen (Direktur Jenderal) Perimbangan Keuangan telah menerbitkan dan mengirimkan 2 surat kepada seluruh Gubernur serta Bupati dan Walikota, yakni S-439/PK/2015 dan S-743/PK/2015, yang intinya menyampaikan formulasi perhitungan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Menyinggung adanya Permendagri RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pencabutan Permendagri RI Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah, yang ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Mendagri (Menteri Dalam Negeri) RI Nomor 500/3231/SJ Tanggal 19 Juli 2017, intinya meminta kepada seluruh Pemerintah Daerah, agar segera melakukan pencabutan terhadap Perda Tentang Izin Gangguan dan tidak melakukan Pungutan Retribusi Izin Gangguan, karena menghambat iklim investasi di daerah, dan dalam penerbitan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) ditambahkan lembar tidak keberatan tetangga. Dengan demikian, Izin Gangguan yang telah diatur dalam Perda Kota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Retribusi Izin Gangguan perlu dicabut. Namun untuk mencabut Perda tersebut, masih memerlukan kajian terlebih dahulu, karena peraturan dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini HO (Hinder Ordonnantie) Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah belum diubah.

“Dilaksanakannya Uji Publik ini, dapat memberikan gambaran terhadap Raperda Kota Sukabumi yang sedang disusun dan akan segera disampaikan ke DPRD Kota Sukabumi, guna dilakukan pembahasan lebih lanjut, untuk kemudian ditetapkan menjadi Perda yang definitive,” harapnya.

Sementara Asisten Pemerintahan Setda Kota Sukabumi, Drs. H. Andri Setiawan, M.M., selaku Ketua Panitia Penyelenggara menjelaskan, Uji Publik Raperda ini diikuti oleh para Kepala OPD dan Bagian di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi, Panitia Penyusunan Raperda Kota Sukabumi, para Camat dan Lurah, serta para Pengurus Barang pada OPD di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi dan Provider se Kota Sukabumi.

 

Dilaksanakannya Uji Publik Raperda ini, lanjutnya, diantara untuk mendapatkan masukan terhadap Raperda Kota Sukabumi Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Retribusi Menara Telekomunikasi, dan Pencabutan Izin Gangguan. (B/Bay/Mz/Oge)