Thursday, 23 Nov 2017
 
 
ADEKSI MENGGELAR RAPAT PIMPINAN DPRD MUNGGARAN SE-INDONESIA PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Tuesday, 18 July 2017 17:47

Juanda, (Humas Setwan).-

Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, SH., didampingi Sekretaris DPRD Asep L. Sukmana, M.Si., beserta Kasubbag Verifikasi Rinaldy Adzany, S.Kom., MM., dan Kasubbag Kepegawaian Eris Indrawan, SH., minggu kedua Juli 2017, mengikuti Rapat Pimpinan DPRD I yang diselenggarakan Asdeksi, yang berlangsung di Hotel Mercure Grand Mirama Surabaya.

Workshop Nasional yang bertema “PP 18 Tahun 2017 dan Implikasinya Terhadap Peningkatan Kinerja DPRD” tersebut, dibuka Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia Ir. H. Armudji, M.H., yang dalam kesempatan itu menyatakan, bahwa ADEKSI berupaya melakukan konsolidasi dan silaturahmi ke lembaga negara.

”Amanat Rakernas Lombok dan Bali, ADEKSI tetap diminta memperjuangkan anggotanya mendorong perubahan PP 24, dan itu telah terselesaikan, tanggal 2 Juni 2017 RPP 24 menjadi PP 18 Tahun 2017 dan sudah bisa kita jalankan,” tandasnya.           Dengan turunnya PP 16 Tahun 2017, menurutnya, diupayakan Daerah Kota kondusif dalam membikin Perda sehingga tidak terjadi gejolak dan polemik.

Sementara itu, masuk dalam acara inti, Eris Indrawan sempat melaporkan paparan Kasubdit Wilayah I Ditjen BAKD Kemendagri DR. M. Ardian Noervianto, M.Si., sebagai salah satu Narasumber, mengemukakan, implementasi dari PP 18 Tahun 2017 agar tidak menimbulkan masalah hukum, menyangkut hak keuangan tidak bicara protokoler. Dalam pasal 31, hak keuangan dicabut.

 

Mengenai perjalanan dinas, kata Ardian, tatacaranya diatur dengan Peraturan Kepala Daerah. Ketentuan Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD setara dengan tingkat A PNS sudah tidak laku, dan saat ini Walikota yang membuat keputusan atau ketetapan.

Substansi dari PP No 18 Tahun 2017, lanjutnya, ada yang Dipertahankan, seperti uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan dan uang paket. Semua ini dieksekusi dengan Perda. Diperingatkannya, agar rancangan Perda bukan hasil Copy Paste, bahkan mutlak dibuat secara otentik.

“Dalam Perda perlu disebutkan kapan dibayaran. Tambahkan ayatnya misalnya diberikan tanggal 1 bulan berikutnya, apabila tanggal 1 bulan berikutnya hari lebur, diberikan hari kerja berikutnya. Lebih jelas dan detil. Perlu diatur cara bayarnya, kapan waktunya,” terang Ardian.

Kemudian yang Dikembangkan, yakni tunjangan komunikasi intensif. Dalam PP 24, menurutnya, untuk Pemerintah Daerah berkemampuan keuangan rendah diberikan satu kali uang refresentasi, berkemampuan sedang diberikan dua kali, dan berkemampuan tinggi diberikan tiga kali. Namun dalam PP 18 berubah menjadi 3, 5, dan 7 kali.

“Kita rasionalisasi, saya lihat inflasi dari harga emas tahun 2006 dibandingkan sekarang kenaikannya tiga kali lipat. Maka saya pikir, tahun 2006 pendapatan DPRD bisa dapat berapa gram emas? Lalu kenapa naik 3 kali? Silakan hitung PAD dari 2007 ke 2014(PP 21/2007), agregat naik 200%. Kemudian diangka tiga? Karena kemarin batas tertinggi adalah tiga, kami rencana merubah interval pendapatan umum dikurangi belanja,” paparnya.

Dijelaskan pula, kalau sebelumnya ada kemampuan daerah tinggi tiba-tiba menjadi rendah, sama dengan minimal, setidaknya bertambah ada tunjangan reses dan transportasi.

Selanjutnya Yang Dibangun Baru, sebut Ardian namanya tunjangan reses. Jangan dimaknai tunjangan reses menghapus kegiatan reses. Mengenai hal ini, jelasnya, masuk dalam kelompok belanja langsung ataupun belanja tidak langsung. Setwan, terangnya, berkoordinasi dengan SKPKD atau DPPKAD, dikeluarkan rincian obyek belanja baru di Setwan, obyeknya belanja tidak langsung dan syaratnya Perda harus jadi.

Ardian menyinggung tentang pertanggungjawaban reses adalah at cost, sedang tunjangan reses lumpsum artinya dibrikan kepada DPRD hanya tanda terima, tidak bukti penggunaan. Sementara yang bertransaksi dalam reses adalah bendahara pengeluaran sesuai surat edaran 188.31. tanggal 4 Januari 2006.”Kami mencermati di beberapa daerah kegiatan diberikan DPRD dalam bentuk uang, lalu dipertanggungjawabkan dengan bukti materiil yang sah, dan itu bukan seperti itu,” tandasnya.

Kalimat retoris terucap dari Ardian, seperti kenapa DPRD dipanggil dengan sebutan yang terhormat? lanjutnya, karena DPRD yang membuat kebijakan. Dia melarang untuk melakukan tindakan teknis, karena katanya DPRD itu politisi bukan teknisi.

“Jangan dari Pembuat Kebijakan ke pembuat SPJ. Kalau misal ada 50 peserta reses dianggarkan semua, ternyata yang hadir kurang atau lebih. Bagaimana? Itu urusan Setwan, dan bisa memanfaatkan tenaga yang ada,”  ujarnya.

Ardian mengingatkan pula, kalau tunjangan reses diberikan bila ikut reses. Dipercontohkan seandainya di Setwan teralokasikan anggaran reses untuk 45 Anggota Dewan, dan dicairkan 43 orang, maka laporan tetaplah 43 orang.

“Beda kelompok belanja, tapi linear. Kenapa nggak dilumpsumkansaja seperti DPRD RI? Nggak ketemu rumusnya. Contoh di Papua kalau reses ada upacara bakar batu. Bakar babi satu ekor 50 juta rupiah. Kalau lumpsum bisa tekor, karena itu muatan lokal masuk dalam kegiatan reses,” jelasnya. (B/Bay/Mz/Oge).

Last Updated on Thursday, 03 August 2017 14:38