Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Sunday, 21 Jul 2019
 
 
    FAISAL ANWAR : “JANGAN BEGITU, KAMI KAN LAGI TUGAS LUAR, UDAH SERING KOORDINASI DENGAN REKAN-REKAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH “ PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Wednesday, 29 May 2019 14:16

    FAISAL ANWAR : “JANGAN BEGITU, KAMI KAN LAGI TUGAS LUAR, UDAH SERING KOORDINASI DENGAN REKAN-REKAN IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH “

    Juanda, (Humas Setwan).- Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sukabumi berunjuksara di depan Gedung DPRD Kota Sukabumi. Dalam orasinya, Pimpinan Cabang IMM Sukabumi menyatakan beberapa tuntutan kepada Pemerintah Kota Sukabumi untuk mendesak Pemerintah Pusat agar segera Merevisi Undang-undang Pemilu No. 7 Tahun 2017; Mengusut tuntas kasus banyaknya Anggota KPPS yang meninggal dunia dan menjamin kehidupan keluarga yang ditinggalkan; Mengusut tuntas kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh oknum yang refresif terhadap masyarakat sipil pada peristiwa 21 dan 22 Mei 2019 yang mengakibatkan jatuhnya banyak korban; Menjamin kepada POLRI untuk mentaati aturan KAPOLRI No. 9 Tahun 2008 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan, pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat di muka umum; serta Menjalankan amanah UUD 1945 pasal 28 dan Peraturan HAM No. 39 Tahun 1999 sebagai perlindungan terhadap masyarakat sipil.

    Selanjutnya, karena DPRD sedang melaksanakan tugas dinas luar, IMM bahkan memaksa merangsek masuk menduduki ruang paripurna DPRD Kota Sukabumi sembari membawa pocong atau boneka jenazah, Senin (27/5’19).

    Ketua Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Faisal Anwar, menyesalkan sikap massa IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah) Sukabumi tersebut.

    ”Bo ya Jangan begitu, seharusnya hal itu tidak perlu terjadi karena kan  masih bisa berkoordinasi. Apalagi kita itu udah sering kordinasi termasuk sama rekan-rekan IMM, kan bisa kontek lebih dulu. Kami anggota DPRD saat ini sedang tugas dinas luar termasuk saya. Kalau dikoordinasikan bisa kita atur waktunya kapan,” ungkapnya ketika dihubungi melalui telephone, Rabu (29/5’19).

    Namun begitu, Faisal memberikan apresiasi kepada IMM yang peduli terhadap persoalan Bangsa terkait Pemilu 2019 Indonesia yang hingga sampai saat ini eksesnya ditangani pihak Kepolisian.

    "Sayang kalau aspirasi ini tidak dibahas dengan maksimal, antara elemen masyarakat IMM dalam hal ini dengan DPRD, kan bisa menghasilkan rekomendasi untuk melakukan pembahasan lebih dalam, kita panggil KPU, Bawaslu. Makanya saya menegaskan kenapa tidak berkordinasi lebih dulu, jadi aksinya bisa kita jadwal," terangnya gamblang.

    DPRD Kota/Kabupaten se-Indonesia termasuk Kota Sukabumi di dalamnya, menurut Faisal bisa merekomendasikan untuk mendesak pemerintah pusat dan DPR RI melakukan evakuasi terhadap UU pemilu nomor 7 tahun 2017. Menurutnya banyak persoalan yang harus dibahas, terkait pemilu 2019. Sehingga penting dilakukan hearing termasuk dengan rekan rekan mahasiswa.

    “Sayang kalau hanya demi memberikan image delegitimasi pada kinerja dewan, sudah jelas kita sangat peduli kok dengan kondisi bangsa ini. Tidak mudah mengeluarkan rekomendasi DPRD untuk hal ini, karena UU Pemilu merupakan produk politik yang harus disingkronkan dengan semua parpol di lembaga legislative,” tandasnya.

    Menyangkut soal tuntutan rekomendasi forensik pada semua anggota KPPS yang meninggal, tambahnya, belum tentu semua parpol sepakat karena terkait posisi parpol dalam Pilpres, sehingga harus dicari jalan tengah.  (Admin)

    Last Updated on Wednesday, 29 May 2019 14:42