Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Wednesday, 21 Nov 2018
 
 
    WALI KOTA SUKABUMI MENJAWAB PERTANYAAN TERKAIT DEFISIT ANGGARAN RAPBD 2019 PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Saturday, 13 October 2018 05:46

    WALI KOTA SUKABUMI MENJAWAB PERTANYAAN TERKAIT DEFISIT ANGGARAN RAPBD 2019

    Juanda, (Humas Setwan).- Rapat  Paripurna DPRD Kota Sukabumi dengan agenda Jawaban Wali Kota atas Pemandangan Umum Fraksi DPRD, Jum’at (12/10’18), dilaksanakan malam hari dengan Pimpinan Rapat Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi. Pada pada kesempatan tersebut, Wali Kota Sukabumi, H. Achmad Fahmi beserta Wakil Wali Kota H. Andri Setiawan Hamami, Unsur Forkompimda, Plt. Sekda Kota Sukabumi Saleh Makbullah, Pejabat Sekretariat DPRD, Pimpinan SKPD Setda, Insan Pers dan undangan lainnya. Dalam pada itu, Wali Kota Sukabumi selain memaparkan jawaban tentang pengelolaan BUMD dan Penyelenggaraan Perhubungan, menjawab pula penurunan pendapatan pada RAPBD TA 2019, jika dibandingkan dengan APBD 2018 serta penganggaran belanja tidak terduga pada belanja tidak langsung, yang dianggap DPRD tidak jelas rencana penggunaannya.

    Menurutnya, RAPBD 2019 mengalami penurunan sebesar Rp. 15.028.144.844 atau berkurang 1,26%. Hal tersebut dikarenakan dalam RAPBD 2019 pihaknya belum memasukkan pendapatan dana insentif daeah (DID), berupa Reward dari Pemerintah Pusat atas kinerja pengelolaan keuangan dikarenakan belum ada dasar hukum yang melandasinya, untuk masuk ke dalam rancangan APBD 2019.

    “Namun jika dilihat dari segi pendapatan terutama darri sumber pendapatan asli daerah dalam RAPBD ini, terjadi kenaikan sebesar RP. 22.221.855.156 atau bertambah sebesar 6,90%,” terangnya.

    Fahmi melanjutkan, penganggaran belanja tidak terduga yang dilakukan, merupakan proses penganggaran sesuai ketentuan dalam Permendagri Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2019.

    Penganggaran tidak terduga, tambahnya, dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2018 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak bisa diprediksi sebelumnya, di luar kendali Pemerintah Daerah.

    “Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggapdarurat bencana penanggulangan bencana alam dan sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tidak tercantum dalam bentuk program kegiatan pada Tahun Angaran 2019, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya,” pungkas Mantan Wakil Wali Kota dan Wakil Ketua DPRD tersebut. (Admin)