Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Sunday, 09 Dec 2018
 
 
    Tiga Raperda Kota Sukabumi Diparipurnakan PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Thursday, 11 October 2018 15:24

    Tiga Raperda Kota Sukabumi Diparipurnakan

    Juanda, (Humas Setwan).- Tiga Raperda tentang APBD Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2019, Pengelolaan BUMD dan Penyelenggaraan Perhubungan, Kamis (12/10’18), dibahas dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, yang dipimpin Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi. Hadir pada acara tersebut, Wali Kota Sukabumi, Wakil Wali Kota Sukabumi,Plt. Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Kepala OPD, Kepala BUMD, Camat dan Lurah, Ketua TPPKK, dan Insan Pers.

    Pada kesempatan tersebut, Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, memberikan penjelasan tiga Raperda, yang mengemukakan penyusunan ketiga Raperda sebagai pelaksanaan dari program pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun Anggaran 2018, yang tertuang dalam keputusan DPRD Kota Sukabumi Nomor 28 Tahun 2017, tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kota Sukabumi Tahun Anggaran 2018.

    Wali Kota Sukabumi memaparkan pula, Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2019, menuntut adanya persamaan penafsiran antar pihak Eksekutif, Legislatif, dan Aparat Pengawasan Fungsional Internal dan Eksternal, terhadap substansi peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan, baik mekanisme maupun menyangkut urusan, materi program, kegiatan dan penganggarannya.

    “Hal yang penting, tentunya dalam proses penyusunan APBD Kota Sukabumi TA 2019 ini, kita telah memperhatikan aspek teknis, aspek legalitas dan aspek material. Sehingga bagaimanapun akan tetap menjamin terciptanya akuntabilitas anggaran, mempermudah proses evaluasi dan pengemdalian anggaran,” tandasnya.

    Terkait Raperda BUMD, dijelaskannya, hal tersebut didasarkan Pasal 402 Ayat 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “BUMD yang telah ada sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam undang-undang ini, dalam jangka waktu paling lama tiga tahun, terhitung sejak undang-undang ini diundangkan,” lanjutnya.

    Sedangkan Raperda tentang Penyelenggaraan Perhubungan, didasarkan pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, yang salah satunya mengatur antara lain mengenai urusan Pemerintahan Kota/Kabupaten. Untuk Kota Sukabumi, terangnya, hanya mempunyai urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan perkeretaapian.

    “Selain itu, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, menjaga kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas orang dan/atau barang di Kota Sukabumi,” terangnya.

    Menyangkut RAPBD TA 2019, jumlah pendapatan sebesar Rp. 1.177.609.069.012, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 1.192.637.213856. Mengalami penurunan sebesar Rp. 15.028.144.844 atau berkurang 1,26%.

    PAD dalam RAPBD TA 2019 sebesar Rp. 375.512.456.876 dibandingkan dengan TA 2018 sebesar Rp. 351.290.601.720, mengalami kenaikan sebesar Rp. 24.221.855.156 atau bertambah 6,90%. (Admin)