Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Wednesday, 12 Dec 2018
 
 
    CERITA PILEG DI KOTA SUKABUMI PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Saturday, 14 July 2018 15:50

    CERITA PILEG DI KOTA SUKABUMI

    Juanda, (Humas Setwan).- Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi menata kembali daerah pemilihan (Dapil) untuk pelaksanaan Pileg 2019. Komisioner KPU Kota Sukabumi Divisi Teknis Agung Dugaswara mengatakan, Penataan tersebut untuk kesetaraan suara dari setiap Dapil.

    KPU, jelasnya, mengusulkan formasi Dapil di Kota Sukabumi tetap sama dengan Pileg 2014 lalu. Seperti halnya Dapil I Kecamatan Cikole dan Citamiang. Dapil II  Kecamatan Baros, Cibeureum, dan Lembursitu. Dapil III Kecamatan Warudoyong dan Gunung Puyuh.

     

    Ada pengusulan lain yakni  perubahan kecamatan dari setiap Dapil. Yakni  Kecamatan Cikole dengan Gunungpuyuh, ataupun  Citamiang dengan Lembursitu, bisa juga Warudoyong dengan Lembursitu.

    “Kita serahkan seluruhnya pada KPU RI. Nantinya KPU RI yang mengkaji serta memutuskan formasi Dapil di Kota Sukabumi. Berdasarkan hasil uji publik, idealnya formasi Dapil tetap sama dengan 2014.

    Karena dipicu bertambahnya jumlah penduduk, Daerah pemilihan (Dapil) menjelang Pemilihan Legislatif 2019 mendatang khususnya di Kota, sejak Desember 2017 mengalami perubahan perolehan kursi suara.

    Komisioner Divisi Teknis KPU Kota Sukabumi, Agung Dugaswara mengatakan pileg mendatang mengalami perubahan seiring penambahan dan pengurangan jumlah pendudu karena migrasi. Anomali menyebabkan tidak hanya berdampak penambahan peroleh kursi, tapi dampaknya terjadi pada penurunan kursi di dua Dapil berbeda.

    “Seperti halnya di Kecamatan Warudoyong, telah terjadi  anomali dari dampak  berkurangnya  jumlah penduduk dari  2012 ke 2017 sebanyak 200 orang berkurang diduga migrasi ketempat lain. Sementara di Kecamatan Lembursitu mengalami kondisi berbeda. Justru diwilayah tersebut, terjadi penambahan jumlah penduduk sebanyak hampir 4.000 jiwa,” ungkapnya.

    Meski tidak merubah jumlah 35 kursi di DPRD di Kota Sukabumi, kata Agung  Dugaswara, tapi  sesuai Pasal 191 UU nomor 7/2017 dimana jumlah penduduk di suatu daerah dari 300 ribu hingga 400 ribu kursi di parlemen sebanyak 35 orang,  KPU selaku penyelenggara pemilu menegaskan jika alokasi kursi di dua daerah pemilihan (dapil) akan mengalami perubahan.

    Dijelaskannya, Dapil 2 Kecamatan Baros, Cibeureum dan Kecamatan Lembursitu dari awalnya 11 kursi bertambah menjadi 12 kursi dan Dapil 3 Kecamatan Warudoyong-Gunungpuyuh awalnya 12 kursi berkurang menjadi 11 kursi. Sedangkan Dapil 1 Kecamatan Cikole dan Citamiang masih tetap 12 kursi.

    Keputusan perubahan alokasi kursi di setiap dapil, terangnya, merupakan kewenangan KPU. Dan Prosesnya cukup panjang jika berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7/2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu 2019.

    Malah di awal 2018 mendatang, tambahnya, usulan tersebut terlebih dahulu dilakukan uji publik dengan akademisi. Setelah itu, baru diusulkan  dan diserahkan  ke KPU RI untuk ditetapkan.

    Tujuh prinsip, kata Agung, akan mengawal pembagian Dapil. Selain taat kepada asas pemilu profesional, kohesivitas, berkesinambungan dengan pemilu sebelumn ya, integralitas wilayah, asas kesetaraan suara, asas kesetaraan penduduk dan jumlah penduduk. Juga pemilu proporsional yang menganut jumlah kursi yang banyak..

    Smentara itu, dari Gedung Rakyat, Ketua DPRD Kota Sukabumi Yunus Suhandi, mendukung aturan baru Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI yang melarang mantan napi korupsi maju dalam pencalonan legislatif.”Terpidana korupsi tak ubahnya teroris, kejahatan yang luar biasa yang  menyangkut batin dan akidah. Saya sepakat ada payung hukum napi korupsi tidak boleh nyaleg, bisa membahayakan negara,” ungkap Politisi Golkar ini. .

    Dari RSUD Bunut, Ketua Tim Penanganan Keluhan dan Informasi RSUD R Syamsudin SH dr Wahyu Handriana menjelaskan, Sebanyak 850 orang tercatat Melakukan Medical Check Up (MCU) di RSUD R Syamsudin SH. Jumlah tersebut tercatat sejak Juni 2018 lalu.. Mereka yang melakukanMCU tersebut didominasi oleh Bacaleg, calon komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), masing-masing dari Kota Sukabumi, Kabupaten Sukabumi,dan Kabupaten Cianjur.

    Menurutnya, apabila dikalkulasi, rata-rata yang melakukan MCU di RSUD R Syamsudin SH mencapai 50 hingga 80 orang. Dalam kaitan ini, katanya, pihak rumah sakit membatasi jumlah yang melakukan MCU hingga 100 orang.

    “Proses MCU sendiri memakan waktu hingga dua hari. Sebab, dalam MCU tersebut mencakup pemeriksaan awal, tanda-tanda vital, fisik, penyakit dalam, uji laboratorium, pemeriksaan narkotika, dan pemeriksaan kejiwaan.Semua pemeriksaan akan dinilai dulu dan dikompilasi. Sehingga memerlukan waktu yang tidak sebentar," terangnya.

    Seluruh tahapan MCU dilakukan oleh dua orang dokter spesialis. Bahkan ada tim khusus yang dibentuk pihak rumah sakit untuk mengantisipasi lonjakan. Apalagi 17 Juli nanti merupakan batas akhir pendaftaran ke KPU. Kemungkinan pada akhir nanti ada penumpukan, pihak RSUD melalui suatu Tim Khusus juga sudah mempersiapkan antisipasinya. (B/By/Mz/Jg/Pras/Oge)