Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Saturday, 22 Sep 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
ASN DILARANG BERPOLITIK PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Thursday, 26 April 2018 07:24

ASN DILARANG BERPOLITIK

Juanda.-“Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Kota Sukabumi khususnya, kami peringatkan kembali agar jangan masuk pada ranah politik praktis, harus netral dalam Pilkada 2018 mendatang. Bila ditemukan pelanggaran maka, akan ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” tegas Saleh Makbullah, Plt. Sekda Kota Sukabumi, di Raung Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi, dalam rapat Pansus Pembahasan LKPJ, Rabu (25/4’18). PNS, tandasnya, harus netral dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon atau berafiliasi pada elemen politik. Menurut Saleh, hingga kini belum ada laporan adanya ASN yang melakukan pelanggaran. Namun bila nantinya ada laporan ketidaknetralan ASN maka akan segera ditindak sesuai aturan berlaku.

“sampai saat ini belum ada ASN yang macam-macam. Apabila kemudian tertangkap basah, akan dilakukan pemberian sanksi disesuaikan dengan tingkat kesalahan baik ringan, sedang hingga berat. Proses pelaporan pelanggaran nantinya melalui inspektorat dan langsung disampaikan kepada saya,” terang mantan Camat Gunung Puyuh tersebut.

Saleh menjelaskan, Pemkot Sukabumi sudah meyampaikan imbauan baik secara langsung dalam apel pagi maupun kegiatan lainnya mengenai netralitas PNS. Dalam setiap kesempatan selalu diinformasikan ASN diminta untuk tidak boleh ikut-ikutan dalam kampanye salah satu paslon wali kota.

Untuk mengantisipasi dan mencegah PNS ikut-ikutan dalam Politik Pilkada, menurut Saleh Makbullah, pemkot telah membentuk Desk Pilkada Kota Sukabumi, yang salah satu perannya melakukan pemantauan terhadap seluruh PNS di lingkungan Pemkot Sukabumi.

Tugas desk pilkada ini, ungkapnya, untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2018 di Kota Sukabumi, dan Desk Pilkada pula akan mendata perolehan suara untuk kepentingan internal yakni diserahkan kepada Wali Kota Sukabumi, Gubernur Jawa Barat dan Presiden. (B/By/Mz/Pras/Oge)