Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Sunday, 16 Dec 2018
 
 
    TELAH DIBENTUK PANSUS METROLOGI LEGAL DPRD KOTA SUKABUMI 2018 PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Thursday, 22 March 2018 11:25

    KETUA                             WAKIL

    Dadang Suparman         Rojab Asy'ari, SE.

    Juanda, (Humas Setwan).-Pemandangan umum Fraksi di DPRD Kota Sukabumi, secara substansi terdapat beberapa kesamaan baik saran, masukan, pernyataan, maupun pertanyaan, sehingga akan memudahkan menjawabnya secara global, tidak berdasarkan Fraksi. Hal tersebut dikemukakanWali Kota Sukabumi HM. Muraz, dalam Rapat Paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Yunus Suhandi, dengan agenda jawaban Wali Kota SUKABUMI atas pemandangan umum Fraksi terhadap 2 Raperda Kota Sukabumi, Rabu (21/3’18), yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi.

    Pada Rapat Paripurna pengesahan Raperda PENYELENGGARAAN METROLOGI LEGAL dan RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERAULANG menjadi Perda yang definitif ini, Wali Kota Sukabumi menyebutkan pula Raperda Metrologi Legal disusun dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981tentang Metrologi Legal, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

    “Hal ini telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyatakan bahwa metrologi legal awalnya merupakan urusan Pemerintah Provinsi, dialihkan menjadi urusan Pemerintah Kabupaten/Kota,” terangnya.

    Mantan Sekda Kota Sukabumi ini mengatakan pula, dalam memberikan pelayanan Pemerintah Daerah selalu mengutamakan perlindungan dan kepuasan bagi masyarakat Kota Sukabumi, salah satu wujud nyata dalam pemberian pelayanan yang optimal dengan meningkatkan kualitas SDM Petugas Penera, Pengamat Tera, dan Pengawas Metrologi melalui Diklat.

    “Diklat dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat maupun pihak lain,dalam hal ini juga Pusat Pengembangan Sumber Daya  Kemetrologian Kementerian Perdagangan dan memiliki Sertifikat Penera, sehingga untuk memberikan pelayanan tera atau tera ulang,” jelasnya.

    Lebih jauh dijelaskannya, jangka waktu pelaksanaan tera atau tera ulang UTTP tidak dapat disamaratakan bagi semua, tergantung dari tingkat kesulitan dan keberadaaan UTTP itu sendiri. Untuk pedoman jangka waktu pelayanan tera atau tera ulang, Diskoperindag mengacu pada standar operasional prosedur yang telah disusun.

    Papar  Wali Kota, Sanksi bagi orang atau badan yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Raperda, mengacu pada sanksi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal. Untuk Kota Sukabumi, pengawasan terhadap alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) dilaksanakan oleh Petugas Pengawas Metrologi Legal pada Diskop UKM Dagrin Kota Sukabumi, melalui kegiatan peninjauan ke lapangan yang dilaksanakan secara kontinyu, sehingga apabila ada yang mencantumkan kuantitas tidak  sesuai dengan yang sebenarnya, dapat ditindak sesuai dengan yang ditetapkan.

    “Obyek retribusi pelayanan tera atau tera ulang adalah semua alat UTTP yang dipergunakan dalam berdagang. UTTP yang dipergunakan dalam rumah tangga, merupakan obyek retribusi yang diatur dalam Raperda ini. Adapun apabila Pemilik mencantumkan pengujian atas UTTP dimaksud, dapat label pengujian oleh Diskodagperin Kota Sukabumi. Setelah diundangkangkannya peraturan ini, tentu saja Pemerintah Daerah akan mengintensifkan pelaksanaan sistim pemantauan, evaluasi, dan Program Peraturan Daerah ini dengan memberdayakan Perangkat Darah terkait, Instansi, Ketua RW, Ketua RT dan atau Tokoh Masyarakat,” ungkap Walikota.

    Usai akhir Rapat Paripurna, kembali DPRD menyelenggarakan Rapat Paripurna Pembentukan Pansus Pembahasan Raperda Penyelenggaraan Tera dan Raperda Retribusi Pelayanan Tera. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Kamal Suherman, secara langsung mengambil alih Pimpinan Rapat tersebut.

    Sekretaris DPRD Kota Sukabumi Asep L. Sukmana, SH., M.Si., pada kesempatan tersebut   membacakan Rantus penetapan Pansus yang mempunyai tugas untuk membahas Raperda Kota Sukabumi, tentang Penyelenggaraan Metrologi Legal dan Retribusi Pelayanan Tera atau Tera Ulang terhitung mulai tanggal 21 Maret sampai dengan 17 April 2018.

    Pansus dinakhodai Dadang Suparman, yang terpilih sebagai Ketua Pansus dan Wakil Ketua Pansus Rojab Asy’ari, dengan Anggota Pansus diantaranya Supratman (Fraksi Golkar), Dede Koswara (Fraksi PDIP), Olih Sholihin (Fraksi Partai Gerindra), Bayu Waluya (Fraksi Partai Hanura), Yatna Rufiatna (Fraksi Partai Hanura), Aep Saepurahman (Fraksi Partai Demokrat), Purnama (Fraksi Partai Demokrat), Alit Gunawan (Fraksi PKS), M. Faisal Anwar (Fraksi PAN), dan Hj. Yanti Indri (Fraksi PPP). (admin)

    Last Updated on Friday, 23 March 2018 09:29