Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Thursday, 19 Apr 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
DPRD KOTA SUKABUMI MEMPERHATIKAN PENYENGGARAAN TERA ULANG PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 21 March 2018 15:47

JUANDA, (Humas Setwan).- Ketua DPRD Kota Sukabumi, Yunus Suhandi, sejak Senin (19/3’18) sampai Rabu (21/3’18), secara marathon memimpin Rapat Paripurna tentang PENYELENGGARAAN METROLOGY LEGAL dan RETRIBUSI PELAYANAN TERA ULANG, dengan kehadiran seluruh Anggota DPRD, serta Wali kota Sukabumi H.M. Muraz, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Plt. Sekretaris Daerah Saleh Makbullah dan para Kepala SKPD, Camat, Lurah, Alim ‘Ulama, Tokoh Masyarakat, Pimpinan Orsos, Ormas, Senat Mahasiswa dan Insan Pers.

Dalam pada itu, Walikota Sukabumi memberikan penjelasan, Raperda Metrologi Legal merupakan pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tujuan, meniingkatkan pelayanan dalam kegiatan niaga dan jasa, terwujudnya tertib ukur alat-alat ukur takar timbang dan  perlengkapannya yang menjamin adanya kepastian hokum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen, terwujudnya pelaku usaha yang lebih professional dan terpercaya, serta terwujudnya pasar dan tempat perbelanjaanyang tertib ukur.”Penyelenggaraaan metrology legal dilaksanakan berdasarkan azas kepastian hokum, perlindungan hokum yang berkelanjutan,” tambahnya.

Dalam Raperda tersebut menurutnya, mengatur UTTP yang secara langsung atau tidak langsung dipergunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai, untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan wajib ditera atau ditera ulang.

“Tujuan ditera ulang sudah jelas untuk kepentingan umum, usaha, menyerahkan atau menerima barang, menerima pungutan tau upah, menentukan produk akhirdalam perusahaan, dan atau pelaksanaan perundang-undangan. UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga, dibebaskan dari kewajiban tera ulang , begitupun UTTP yang digunakan untuk pengawasan atau control di dalam perusahaan atau tempat-tempat lain sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan, juga dapat dibebaskan dari tera ulang,” papar Wali Kota.

Selain itu, kata Wali Kota, dalam Raperda ini penyelenggaraan pengawasan UTTP sesuai dengan ketentuan kebenaran hasil pengukuran, penakaran, dan penimbangan. Serta adanya tanda tera atau surat keterangan tertulis pengganti tanda sah dan tanda batal. Selain pengawasan terhadap UTTP, terang Wali Kota, pengawasan juga dilakukan pada barang dalam keadaan terbungkus (BDKT) baik produksi dalam negeri maupun impor, yang dilakukan untuk memastikan kesesuaian pelabelan kebenaran kuantitas.

“Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraaan metrology legal di daerah, dalam bentuk penyampaian informasi dan atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah melalui penas atas penggunaan UTTP yang tidak memenuhi ketentuan,” pungkasnya.

Penjelasan Wali Kota mendapat tanggapan responsive dalam Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Sukabumi, Tanggapan dan Jawaban Walikota Sukabumipun tidak bertepuk sebelah tangan atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kota Sukabumi, (admin)

Last Updated on Friday, 23 March 2018 09:30