Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Friday, 20 Apr 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Priatman Maman : "Masyarakat Yang Berniat Menunaikan Ibadah Haji dan Umroh, Agar Melaksanakan Proses Pengurusannya Ke Instansi Yang Berwenang Saja" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Wednesday, 17 January 2018 15:31

Juanda, (Humas Setwan).- Kepala Kantor Kemenag (Kementerian Agama) Kota Sukabumi, Drs. H. Cholid Mawargi, M.Ag. mengatakan, kenaikan PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 5 persen oleh Pemerintah Arab Saudi, tidak akan mempengaruhi terhadap minat umat Islam untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ke Tanah Suci Mekkah Al-Mukarromah, khususnya dari Kota Sukabumi.

“Hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan berpengaruh ke daerah. Untuk itu, pihak Kantor Kemenag Kota Sukabumi, masih menunggu keputusan dari Pemerintah Pusat. Sebab biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh ini, ditentukan oleh Pemerintah Pusat dan DPR RI. Sedangkan Kemenag hanya sebatas mengajukan usulan biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh,” tambahnya.

Selain itu, pihak Kantor Kemenag Kota Sukabumi, sudah melakukan sosialisasi kepada para jamaah calon haji dan umroh di Kota Sukabumi, khususnya yang berkaitan dengan kenaikan PPN oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut. Dijelaskan Cholid, biaya untuk menunaikan ibadah haji dan umroh, pada tahun 2018 ini kemungkinan ada kenaikan, namun kenaikannya tidak akan besar. Seperti pada tahun 2016 dan 2017, kenaikannya hanya sekitar Rp. 500 ribu.

Menyinggung besaran biaya untuk menunaikan ibadah haji, menurut Kepala Kantor Kemenag Kota Sukabumi, secara keseluruhan mencapai Rp. 59.000.000,00, untuk setiap jamaah calon haji. Namun untuk tahun 2018, biaya untuk menunaikan ibadah tersebut, direncanakan mencapai Rp. 34.200.000,00, untuk setiap jamaah calon haji. Karena hingga saat ini, biaya untuk menunaikan ibadah tersebut, senantiasa disubdsidi oleh Pemerintah Pusat. Subsidi tersebut, lanjutnya, diberikan  dananya berasal dari dana optimalisasi haji, yakni dana-dana dari jamaah calon haji yang sudah dilaporkan ke bank, dan bank konvesional mendapat keuntungan, serta keuntungannya untuk subsidi bagi para jamaah calon haji.

“Penyelenggaraan ibadah haji dan umroh yang dilaksanakan oleh travel, hingga saat ini khususnya di Kota Sukabumi, belum ada laporan kasus atau keluhan dari warga masyarakat, tentang travel yang merugikan para jamaah calon haji dan umroh,” ungkap Cholid.

Anggota Komisi III DPRD Kota Sukabumi, Priatman Maman, dalam hal ini meminta warga masyarakat, yang berniat menunaikan ibadah haji dan umroh, agar melaksanakan proses pengurusannya ke Instansi yang berwenang saja  dalam hal ini Kemenag. Menurutnya, masyarakat harus banyak belajar dari kasus-kasus permasalahan ibadah haji dan umroh, seperti halnya First Travel. (admin)

Last Updated on Wednesday, 24 January 2018 08:30