Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Sunday, 15 Jul 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
MULAI TAHUN 2018 PAD KOTA SUKABUMI BERKURANG SEBESAR RP. 1 MILYAR PER TAHUN PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Friday, 12 January 2018 14:09

MULAI TAHUN 2018 PAD KOTA SUKABUMI BERKURANG SEBESAR RP. 1 MILYAR PER TAHUN

Juanda, (Humas Setwan).- Mulai tahun 2018, PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kota Sukabumi berkurang sebesar Rp. 1 milyar per tahun. Berkurangnya PAD Kota Sukabumi ini, karena Pemerintah Kota Sukabumi sudah mencanangkan dan memberlakukan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, Perwal Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Izin Trayek, dan Perwal Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Tarif Retribusi Terminal, yakni menghapus Retribusi Angkot (Angkutan Kota), yang terdiri dari Retribusi Uji Berkala atau Kir Berkala, Retribusi Izin Trayek dan Pengawasan Izin Trayek, serta Retribusi Kebersihan Terminal Angkutan Kota dan Retribusi Terminal atau TPR, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2018.

Dihapusnya retribusi tersebut, tandas Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, sebagai salah satu bentuk nyata kepedulian Pemerintah Kota Sukabumi terhadap para Pengusaha dan Sopir Angkot, karena penghasilan Angkot pada saat ini mengalami penurunan, akibat perkembangan zaman dan ketatnya persaingan dengan Angkon (Angkutan Online). Selain itu, juga untuk menjaga eksistensi Angkot, karena sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat dalam menjalani berbagai aktifitas dan kehidupan sehari-hari.

“Dengan dihapusnya retribusi tersebut, dapat membantu sekaligus meringankan beban para Pengusaha dan Sopir Angkot, sebab tidak perlu lagi membayar retibusi tersebut. Sedangkan anggaran untuk membayar retribusi tersebut, diharapkan bisa digunakan untuk memperbaiki Angkot dan yang lainnya. Maksud dan tujuannya, supaya dapat memberikan sekaligus meningkatkan kenyamanan kepada para penumpang, sehingga dapat bersaing dengan Angkon,” jelasnya.

Selanjutnya Walikota menerangkan, para Sopir Angkot pernah meminta kepada Pemerintah Kota Sukabumi, agar dapat mengatur kuota dan membatasi Angkon. Namun Pemerintah Kota Sukabumi tidak memiliki kewenangan untuk mengatur kuota dan membatasi Angkon. Sebab yang memiliki kewenangan mengatur kuota dan membatasi Angkon, yakni Pemerintah Propinsi Jawa Barat.

“Pemerintah Kota Sukabumi sudah berupaya optimal membantu permintaan para Sopir Angkot tersebut, yakni mengajukan permohanan kepada Pemerintah Propinsi Jawa Barat, agar mengatur kuota dan membatasi Angkon,” tegasnya.

Menyinggung upaya Pemerintah Kota Sukabumi untuk mengganti PAD Kota Sukabumi yang hilang dari retribusi tersebut, menurut Walikota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi akan mencari potensi atau menaikan PAD dari sektor lain. Sebagai salah satu contohnya dengan menaikan tarif parkir, dari yang sebelumnya Rp. 1.000,00 menjadi Rp. 2.000,00. Sebab kendati tarif parkir ini hanya Rp. 1.000,00, tapi pada kenyataannya setiap yang parkir itu membayar Rp. 2.000,00, karena pada saat ini sudah jarang uang Rp. 1.000,00.

Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Alit Gunawan, menambahkan, hal itu merupakan pelayanan terbaik Pemerintah Daerah pada warganya. Memang perlu difahami Apa yang dilakukan Pemerintah Daerah, tandasnya, semata-mata sebesar-besar untuk kesejahteraan warga masyarakat. (B/Bay/Mz/Jang/Oge/Dea)