Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Thursday, 21 Jun 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENCANANGKAN PERWAL SUKABUMI MENGENAI DIHAPUSNA RÉTRIBUSI ANGKOT PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 08 January 2018 11:04

PEMERINTAH KOTA SUKABUMI MENCANANGKAN PERWAL SUKABUMI MENGENAI DIHAPUSNA RÉTRIBUSI ANGKOT

Juanda, (Humas Setwan).- Menindaklajuti  aspirasi  para  Supir  Angkutan Umum dalam tahun 2017 yang sudah lewat, Pemerintah Kota Sukabumi, Kamis (4/1’18), di Ruang Pertemuan  Dinas Perhubungan Kota Sukabumi, mencanangkan Perwal (Peraturan Walikota) Sukabumi Nomor 1 Tahun 2018 mengenai Rétribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, dan Perwal Sukabumi Nomor 2 Tahun 2018 nengenai Tarif Rétribusi  Izin Trayék, serta Perwal Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Tarif Rétribusi Terminal, mengenai dihapusnya Rétribusi Angkot (Angkutan Kota), yang menaungi Rétribusi Uji Berkala atau Kir Berkala, Rétribusi Ijin Trayék dan Pengawasan Ijin Trayék, serta Rétribusi Kebersihan Terminal Angkot  dan Rétribusi Terminal atau TPR.


 

Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M., yang dalam kesempatan tersebut beserta Ketua DPRD Yunus Suhandi, didampingi Kadishub Abdul Rahman, menandaskan, dihapusnya rétribusi térsebut merupakan upaya dan usaha Pemarintah Kota Sukabumi guna membantu  Angkot, agar tetap bisa dijaga éksisténsinya. Sebab perkembangan zaman merupakan salah  satu hal  yang tidak bisa dipungkiri dan ditolak. Apalagi éksisténsi Angkot, sangat dibutuhkannya oleh warga masyarakat Kota Sukabumi, dalam melaksanakan macam ragam kegiatan sehari-hari.

“Hanya dengan adanya persaingan yang semakin berat dan mempengaruhi pada penurunan penghasilan Angkot, Pemerintah Kota Sukabumi mempunyai  wewenang membina Angkot, sekaligus menurunkan beban para Pengusaha dan Supir Angkot, melewati dihapusnya rétribusi tersebut,” ungkap Walikota.

Perda (Peraturan Daérah) Kota Sukabumi Nomor 13, 14 dan 15 Tahun 2011, yang sebelumnya mengatur retribusi tersebut, bisa diubah cukup oleh Perwal Sukabumi, seperti yang tertera pada  pasal 18 Perda Nomor 13 Tahun 2011, pasal 10 Perda Nomor 14 Tahun 2011, dan pasal 25 Perda Nomor 15 Tahun 2011.

“ Dengan dihapusnnya retribusi tersebut, bukan berarti kewajiban Angkot seperti uji KIR dihapus, tapi kewajiban itu tetap berlangsung  dan harus dilaksanakan, hanya tidak perlu membayar rétribusi,” terangnya.

Hadir pada kesempatan tersebut, jajaran Pengurus Organda (Organisasi Angkutan Darat) Kota Sukabumi  dan KKU (Kelompok Kerja Unit) Angkot, serta sempat membahas masalah  Angkutan Online. Hanya menurut  Walikota Sukabumi, sampai saat ini Pemarintah Kota Sukabumi masih juga menunggu keputusan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat, terutama yang ada kaitannya dengan Permenhub (Peraturan Menteri Pahubungan) RI Nomor 108 Tahun 2017 mengeunai  Penyelenggaraan Angkutan Orang oleh Kendaraan  Bermotor Umum  bukan dalam  Trayék.

Walikota juga menjelaskan, Pemerintah Kota Sukabumi  dan Pemerintah Kabupatén serta Pemerintah Kota lainnya, sudah menyampaikan usulan mengenai Angkutan Online, kepada  Pemerintah Propinsi Jawa Barat. (B/Bay/Mz/Jang/Oge/Dea)