Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Thursday, 19 Jul 2018
 
 
  • Photo Title 1
  • Photo Title 2
  • Photo Title 3
  • Photo Title 4
  • Photo Title 5
Walikota Sukabumi: "RTRW DAN RDTR KOTA SUKABUMI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI" PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 11 December 2017 08:18

Walikota Sukabumi: "RTRW DAN RDTR KOTA SUKABUMI SUDAH TIDAK SESUAI LAGI"

Juanda, (Humas Setwan).- Walikota Sukabumi, H. Mohamad Muraz, S.H., M.M.,  mengungkapkan, RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan RDTR (Rencana Detail Tata Ruang) Kota Sukabumi sudah tidak sesuai lagi, untuk menunjang perkembangan pembangunan di Kota Sukabumi. Terlebih dengan adanya tiga agenda mega proyek pembangunan,  yang terdiri dari pembangunan Jalan Tol Bocimi (Bogor-Ciawi-Sukabumi), pembangunan akses Double Track Kereta Bogor-Sukabumi, dan rencana pembangunan Bandara Sukabumi di wilayah Selatan Sukabumi. Oleh karenanya, RTRW dan RDTR Kota Sukabumi ini harus segera dirubah, disesuaikan dengan rencana pembangunan daerah jangka pendek Kota Sukabumi dan tiga agenda mega proyek pembangunan tersebut.


 

Upaya perubahan RTRW dan RDTR Kota Sukabumi ini, kata Walikota, sebagai salah satu kebutuhan yang mendesak, serta harus segera dilakukan. Dijelaskan pula, upaya perubahan RTRW dan RDTR Kota Sukabumi ini, akan menimbulkan dampak dan konsekwensi, khususnya dalam menentukan dan menertibkan kawasan-kawasan di Kota Sukabumi, yang akan menjadi bagian dari tiga agenda mega proyek pembangunan tersebut, terutama yang menjadi bagian pembangunan Jalan Tol Bocimi. “Perubahan RTRW dan RDTR Kota Sukabumi ini sangat penting untuk segara dilakukan. Maksud dan tujuannya, supaya wilayah Kota Sukabumi  kedepannya tidak semrawut, terutama setelah adanya Jalan Tol Bocimi dan Bandara Sukabumi,” terangnya.

Menurutnya,  upaya yang harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Sukabumi beserta SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) terkait dalam melakukan perubahan RTRW dan RDTR Kota Sukabumi ini, diantaranya pemetaan wilayah Kota Sukabumi, disesuaikan dengan tiga agenda mega proyek pembangunan tersebut, termasuk menentukan kawasan permukiman bagi warga masyarakat. Selain itu, dalam menentukan prioritas kawasan lainnya di Kota Sukabumi, seperti menentukan lahan atau areal tertentu, sebagai kawasan yang tidak bisa diganggu, kendati ada rencana pembangunan daerah di Kota Sukabumi.

Lebih jauh Walikota Sukabumi mengemukakan, dengan adanya pembangunan Jalan Tol Bocimi, akan berdampak pada pengurangan lahan pertanian di Kota Sukabumi. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk menjaga terus menyusutnya atau berkurangnya lahan pertanian di Kota Sukabumi, Pemerintah Kota Sukabumi melalui Perda (Peraturan Daerah) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, sudah menetapkan seluas 28 hektar lahan persawahan milik Pemerintah Kota Sukabumi dan seluas 13 hektar lahan persawahan milik warga masyarakat Kota Sukabumi, menjadi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Di lain pihak, Anggota Komisi I DPRD Kota Sukabumi, Bambang Herawanto, mengatakan, bisa Bisa jadi, karena kebutuhan akan fasilitas yang berkaitan dengan pemerintahan dan masyarakat semakin berkembang. Yang perlu disikapi, menurutnya terkait dengan visi misi Walikota sudah banyak tertinggal dan tergeser dari arah sebelumnya. Sebagai contoh, katanya, sebagai visi misi Kota Pendidikan Kesehatan dan Perdagangan, ternyata banyak tertinggal perkembangannya dibanding Kabupaten, yang saat ini, mengembangkan pusat perdagangan di sekitar perbatasan kota, sehingga yang dulunya Kota  menjadi sasaran penduduk Kabuapten  ntuk berbelanja tapi saat ii dengan berkembangnya pusat perdangan di Kabupaten (yang dekat perbatasan kota) menjadikan warga Kota berbelanja  ke Kabupaten. Hal ini, tegasnya, harus menjadi perhatian Pemkot, dalam menyiapkan tata ruang wilayah baru agar tercapainya visi misi Walikota tersebut.(B/Bay/Mz/Oge)