Saturday, 16 Dec 2017
 
 
KPU KOTA SUKABUMI AKAN MEMBUKA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS PDF Print E-mail
Written by Administrator   
Monday, 09 October 2017 10:39

KPU KOTA SUKABUMI AKAN MEMBUKA PENDAFTARAN CALON ANGGOTA PPK DAN PPS

Juanda, (Humas Setwan).- KPU (Komisi Pemilihan Umum) Kota Sukabumi, akan membuka Pendaftaran Calon Anggota PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara), untuk pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023.

 

 

Pendaftaran Calon Anggota PPK dan PPS ini, menurut Ketua KPU Kota Sukabumi, Hamzah, S.Ag., akan dilaksanakan mulai tanggal 12 Oktober 2017 ini, serta bagi setiap Calon Anggota PPK dan PPS harus menyerahkan berkas admininistrasi untuk dilakukan verifikasi. Sedangkan rekrutmen Anggota PPK dan PPS ini, akan dilakukan melalui 3 tahapan, yakni seleksi adminitrasi, tes tertulis dan wawancara.

Dijelaskannya, apabila lolos persyaratan administrasi, pada 16 Oktober 2017, akan dilakukan seleksi tes tertulis dan wawancara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, terangnya, jumlah Anggota PPK di setiap kecamatan masih sebanyak 5 orang. Sementara batas usia Anggota PPK dan PPS ini, sebelumnya minimal berusia 25 tahun. Namun untuk pelaksanaan Pilkada Gubernur, Bupati dan Walikota Periode Tahun 2018-2013, KPU RI sedang menggodok batas usia Calon Anggota PPK dan PPS ini, yakni minimal 17 tahun pada saat pendaftaran.

Selanjutnya Ketua KPU Kota Sukabumi mengatakan, jumlah pendaftar Calon Anggota PPK dan PPS pada pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat Periode Tahun 2018-2023 ini, diprediksi akan banyak. Karena animo warga masyarakat untuk menjadi Anggota PPK dan PPS ini cukup tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, KPU Kota Sukabumi meminta bantuan kepada aparatur pemerintahan di tingkat kecamatan dan kelurahan se Kota Sukabumi, untuk memfasilitasi rekrutmen para Calon Anggota PPK dan PPS ini.

“Dalam pembentukan Anggota PPK dan PPS ini, KPU Kota Sukabumi akan melibatkan warga masyarakat, untuk mengetahui rekam jejak para Calon Anggota PPK dan PPS masing-masing. Hal tersebut sangat penting dilakukan, agar para Calon Anggota PPK dan PPS ini, baik integritas maupun independensinya terjamin. Kendati dalam PKPU (Peraturan KPU) dan Undang-Undang tidak diatur soal hal tersebut. Namun KPU Kota Sukabumi, ingin mengetahui sosok pribadi dari setiap Calon Anggota PPK dan PPS, dari warga masyarakat di wilayahnya masing-masing,” jelasnya.

 

Pada kesempatan yang sama, Inspektur Pembantu Inspektorat Kota Sukabumi, Drs. H. Diding Syihabudin, M.Si., turut menegaskan, netralitas PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau ASN (Aparatur Sipil Negara) pada pelaksanaan Pilkada Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, harus senantiasa dijunjung tinggi, yakni tidak boleh memberikan dukungan kepada setiap Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi serta Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, serta PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, dan aturan mengikat lainnya. Selain itu, pemerintah telah menetapkan 7 prioritas kebijakan manajemen kepegawaian secara nasional, salah satunya yakni netralitas PNS atau ASN. (B/Bay/Mz/Oge)