Selamat Datang di Wabsite Resmi
DPRD Kota Sukabumi
Sunday, 21 Jul 2019
 
 
    Empat Raperda Sedang Dibahas DPRD Kota Sukabumi PDF Print E-mail
    Written by Administrator   
    Monday, 24 June 2019 15:33

    (kunjungan kerja Pansus Pembahasan Raperda Pembentukan Perumda Air Minum,
    Perumda BPR Sukabumi dan Pembentukan Produk Hukum Daerah)

    JUANDA, ( Humas Setwan) – DPRD Kota Sukabumi sedang membahas empat Rancangan Peraturan Daerah ( Raperda) yang diusulkan oleh Pemerintah Kota Sukabumi. Empat Raperda itu diantaranya, Raperda tentang perusahaan Umum Daerah Bank Perkrteditan Rakyat Kota Sukabumi, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Raperda  pembentukan Produk Hukum Daerah dan Raperda Pertanggung Jawaban APBD 2018.

    Dua Raperda mengenai perusahaan Umum Daerah Bank Perkrteditan Rakyat Kota Sukabumi, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi hanya merubah status, dimana dua BUMD tersebut berbentuk Perusahaan Daerah (PD) kini harus berubah menjadi Perumda sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2014 dan PP no 54.

    Meskipun demikian semua struktur atau badan disetiap PD, setelah nanti menjadi Perumda, tidak merubah struktur yang ada. Sebab, ini hanya merubah nama semula PD menjadi Perumda.

    Sedangkan untuk raperda tentang pembentukan Produk Hukum Daerah bahwa nanti segala bentuk Perda tidak bisa dibatalkan begitu saja baik Perda setingkat pusat, provinsi ataupun daerah (kota dan kabupaten), Lantaran nantinya harus lewat uji materil lewat MK.

    Untuk Raperda Pertanggungjawaban APBD 2018 merupakan siklus tahunan yang harus di bahas oleh DPRD Kota Sukabumi. Untuk dijadikan evaluasi pembahasan APBD berikutnya.

    Keempat Raperda tersebut saat ini sedang dibahas oleh DPRD Kota Sukabumi. DPRD Kota Sukabumi sudah membentuk pansus sebanyak 2 pansus. Pertama pansus untuk Raperda perusahaan Umum Daerah Bank Perkrteditan Rakyat Kota Sukabumi, Raperda Perusahaan Umum Daerah Air minum Tirta Bumi Wibawa Kota Sukabumi, Raperda  pembentukan Produk Hukum Daerah.

    Sedangkan kedua, Pertanggungjawaban APBD 2018 merupakan siklus tahunan yang harus di bahas oleh DPRD Kota Sukabumi. Untuk dijadikan evaluasi pembahasan APBD berikutnya.

    Last Updated on Monday, 24 June 2019 16:24